223 total views, 223 views today
Samarinda, WARTAIKN.COM – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan tingkat atas, termasuk SMA swasta di Kaltim, berada dalam kendali penuh pemerintah provinsi setempat.
Hal ini disampaikannya saat menanggapi isu seputar penguatan pendidikan di wilayah Benua Etam, khususnya pada level sekolah menengah atas.
Menurut Sarkowi, salah satu kekuatan utama dari sistem pendidikan Kaltim saat ini adalah kepastian kewenangan yang telah diatur secara hukum. Dengan dasar Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta.
“Kalau SMA, karena itu kewenangan kita, itu nggak ada masalah. Tetap akan kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Tapi secara umum, tidak ada kendala berarti,” ujar Sarkowi.
Penegasan ini menjadi penting di tengah kekhawatiran masyarakat terkait ketimpangan perhatian terhadap sekolah-sekolah swasta yang berperan besar di daerah-daerah pinggiran.
Sarkowi memastikan bahwa dalam skema anggaran dan perencanaan, tidak ada pembedaan perlakuan yang signifikan antara sekolah negeri dan swasta, selama masih berada dalam lingkup kewenangan provinsi.
Dengan anggaran pendidikan Kaltim yang mencapai Rp1,48 triliun, Pemprov Kaltim diyakini memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjamin kualitas pendidikan, termasuk dalam hal bantuan operasional dan peningkatan sarana prasarana sekolah. (Adv).
