200 total views, 200 views today
Samarinda, wartaikn.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tentang penolakan rektor terpilih yang dinilai mengantongi suara minoritas.
“Kami dari PMII Komisariat Unmul, menyampaikan surat terbuka ini kepada presiden dan wakil presiden sebagai bentuk kecintaan kami terhadap bangsa, negara, serta masa depan pendidikan tinggi Indonesia,” ujar Ketua Komisariat PMII Unmul, Ali Sya’ban Muthahari di Samarinda, Senin (26/10).
Ia menyebut, surat ini bukan lahir dari kebencian kepada siapa pun. Surat ini lahir dari kegelisahan terhadap pentingnya menjaga rasa keadilan, integritas, dan kepercayaan publik dalam tata kelola pendidikan tinggi.
Unmul bukan sekadar institusi pendidikan. Universitas ini simbol kemajuan Kalimantan Timur, pusat lahirnya pemimpin daerah, ilmuwan, akademisi, birokrat, dan generasi yang kelak menjadi tulang punggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Oleh karena itu, setiap proses pemilihan rektor memiliki arti yang sangat penting, bukan hanya bagi sivitas akademika, tetapi juga bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Dalam proses pemilihan rektor yang baru berlangsung, berkembang pandangan di kalangan sivitas akademika bahwa rektor petahana memiliki rekam jejak prestasi yang dinilai positif oleh banyak pihak.
“Selain itu, terdapat pandangan bahwa beliau memperoleh dukungan mayoritas anggota Senat Unmul. Di ruang publik juga muncul berbagai bentuk dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat, unsur kesultanan di Kalimantan Timur, dan organisasi kedaerahan,” katanya.
Beragam aspirasi tersebut merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang patut dihargai dalam kehidupan demokrasi. Ia memahami bahwa mekanisme pemilihan rektor diatur oleh peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan bagian dari sistem yang berlaku.
“Namun demikian, kami juga meyakini bahwa legitimasi kepemimpinan akan semakin kuat apabila keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga dipandang adil dan memperoleh kepercayaan masyarakat akademik,” katanya.
Kepercayaan adalah modal terbesar sebuah bangsa. Ketika masyarakat akademik mulai mempertanyakan apakah suara komunitas kampus telah memperoleh perhatian yang memadai, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil sebuah pemilihan, tapi juga kepercayaan terhadap tata kelola pendidikan tinggi nasional.
“Sebagai mahasiswa, kami tidak menghendaki polarisasi. Kami menghendaki dialog. Kami tidak menghendaki konflik. Kami menghendaki penguatan institusi. Kami tidak menghendaki perpecahan. Kami menghendaki hadirnya rasa keadilan yang dapat diterima oleh seluruh sivitas akademika,” kata Ali.
Kalimantan Timur saat ini memikul amanah besar sebagai wilayah penyangga sekaligus lokasi IKN. Dalam konteks tersebut, Unmul memiliki posisi strategis sebagai mitra pembangunan bangsa.
Karena itu, setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan universitas perlu dijalankan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap aspirasi akademik.
“Melalui surat ini, kami memohon perhatian Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden memastikan bahwa tata kelola pendidikan tinggi Indonesia semakin memperkuat prinsip keadilan, objektivitas, dan kepercayaan publik. Kami percaya bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga muruah perguruan tinggi sebagai ruang ilmu pengetahuan yang bebas dari kepentingan sempit,” katanya.
