526 total views, 526 views today
Oleh: J Kuleh (Pengamat Ekonomi/Dosen FEB Unmul)
Samarinda, wartaikn.com – Di atas kertas, kebijakan karier dosen Indonesia selalu terdengar mulia: meningkatkan kualitas akademik, memperkuat budaya riset, dan mendorong daya saing perguruan tinggi di tingkat global.
Namun ketika kebijakan itu turun ke lapangan, narasi indah tersebut sering berubah menjadi kenyataan yang jauh lebih pahit. Yang lahir bukan sekadar budaya penelitian, tetapi tekanan administratif yang perlahan berubah menjadi beban ekonomi bagi dosen.
Melalui Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang profesi, karier, dan penghasilan dosen, serta petunjuk teknis dalam Keputusan Mendiktisaintek Nomor 39/KEP/2026, arah pembinaan karier dosen semakin menekankan indikator kinerja, produktivitas akademik, dan luaran penelitian sebagai komponen penting dalam jenjang jabatan akademik.
Regulasi ini memang didesain untuk menciptakan kualitas dan standar yang lebih terukur.
Masalahnya bukan pada niat kebijakannya. Masalahnya terletak pada realitas sosial yang dihadapi dosen Indonesia.
Bagi banyak dosen, terutama di perguruan tinggi swasta, kehidupan akademik bukan hanya soal meneliti dan mengajar.
Mereka menghadapi beban mengajar tinggi, tugas administrasi kampus, pendampingan mahasiswa, akreditasi, pengabdian masyarakat, serta tuntutan keluarga.
Di tengah kondisi tersebut, publikasi ilmiah kemudian hadir bukan lagi sebagai media penyebaran gagasan, melainkan seperti tiket wajib yang menentukan nasib karier.
Lektor membutuhkan publikasi. Lektor Kepala membutuhkan publikasi yang lebih tinggi. Profesor membutuhkan syarat yang lebih berat lagi. Sistem akhirnya membentuk persepsi baru: bukan “seberapa baik riset Anda”, tetapi “di mana artikel Anda diterbitkan”.
Di sinilah SCOPUS mulai berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar indeks internasional, melainkan simbol status akademik.
Ketika sebuah indeks dijadikan standar prestise yang dominan, pasar langsung bergerak. Muncul industri yang memanfaatkan tekanan tersebut.
Ada jasa penerjemahan, jasa proofreading, jasa submit, jasa pendampingan publikasi, hingga berbagai layanan “percepatan publikasi”. Tarifnya tidak main-main: mulai jutaan hingga puluhan juta rupiah.
Pertanyaan yang perlu diajukan secara jujur: apakah negara sedang membangun budaya riset, atau tanpa sadar membangun ekosistem bisnis akademik?
Ini perlu dicermati karena yang terjadi di lapangan sering kali terlihat sangat ironis. Dosen meneliti dengan dana pribadi. Dosen membayar penerjemah dengan dana pribadi.
Dosen membayar publikasi dengan dana pribadi. Dosen mengejar syarat administrasi dengan dana pribadi. Setelah semua perjuangan itu selesai, yang didapat sering kali hanyalah tambahan angka kredit.
Ilmu pengetahuan berubah menjadi transaksi
Lebih menyakitkan lagi, negara sesungguhnya memiliki sistem jurnal nasional sendiri melalui SINTA. Pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk membangun ekosistem ini; jurnal dibina, diakreditasi, diperingkatkan, dan dievaluasi secara berkala.
Namun di ruang akademik, banyak yang merasakan bahwa SINTA seperti anak yang dibesarkan sendiri tetapi kurang dihargai di rumahnya sendiri.
Negara terlihat seperti membangun stadion nasional dengan uang sendiri, lalu memaksa seluruh atlet bertanding di luar negeri agar dianggap hebat.
Padahal banyak penelitian dosen Indonesia memiliki karakter lokal yang sangat penting: pengembangan desa, koperasi, pertanian, UMKM, budaya daerah, tata kelola pemerintahan lokal, dan persoalan sosial masyarakat.
Topik-topik seperti ini kadang lebih relevan untuk Indonesia daripada sekadar memenuhi selera pasar jurnal internasional.
Kebijakan akademik seharusnya menghasilkan ilmuwan, bukan pemburu angka kredit. Jika dosen mulai lebih sering menghitung biaya publikasi daripada merancang kualitas penelitian, ada sesuatu yang perlu dikoreksi.
Karena ketika dosen dipaksa mengejar indeks, sementara sistem yang dibangun negara sendiri ditempatkan di posisi kedua, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan akademik, tapi juga arah masa depan ilmu pengetahuan Indonesia.
Pertanyaan paling tajamnya sederhana: jika jurnal nasional tidak dipercaya oleh negerinya sendiri, mengapa dosen dipersalahkan karena lebih percaya pada label internasional?
