191 total views, 81 views today
Samarinda, WARTAIKN.COM — Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2024 mendapat perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Selasa (17/6).
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai WTP harus dimaknai sebagai motivasi untuk terus berbenah, bukan sebagai pencapaian final.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Subandi, menyampaikan bahwa pihaknya tetap memberikan catatan kritis terkait pengelolaan APBD 2024. Ia menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menurutnya tidak bisa dipandang ringan.
“BPK mencatat banyak hal, mulai dari pekerjaan yang terlambat selesai tanpa dasar aturan yang kuat, hingga pengelolaan dana beasiswa yang belum maksimal,” ujar Subandi.
Ia juga menyinggung kekurangan volume pekerjaan di beberapa proyek infrastruktur, yang berujung pada kelebihan pembayaran dari kas daerah senilai miliaran rupiah. Fraksi PKS menilai temuan tersebut sebagai bukti lemahnya pengawasan teknis di lapangan yang perlu segera dibenahi.
Subandi meminta Pemprov Kaltim tidak mengabaikan 63 rekomendasi dari BPK yang sudah dikeluarkan. Menurutnya, rekomendasi itu merupakan peluang untuk memperkuat sistem pengelolaan anggaran dan menghindari potensi kerugian negara di masa depan.
“Pemerintah harus menjadikan rekomendasi ini sebagai peta jalan menuju tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Subandi. (Adv).
