360 total views, 90 views today
Samarinda, wartaikn.com – Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (AP3K) Kaltim mendorong Pemerintah memberi kepastian karier bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu melalui Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada 7 September 2026.
Ketua AP3K Kaltim Fadhil Anwar mengatakan Silatnas menjadi momentum bagi PPPK dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terorganisasi kepada Pemerintah Pusat, terutama terkait masa depan dan kepastian karier mereka.
“Persoalan PPPK Paruh Waktu bukan hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga kepastian karier, kesejahteraan, penghasilan, serta perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan publik,” kata Fadhil dalam siaran pers yang diterima di Samarinda, Rabu.
Ia mengatakan AP3K Kaltim mendukung perjuangan PPPK Paruh Waktu lintas profesi, termasuk tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru yang selama ini tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, negara perlu memberikan kepastian dan perlakuan yang adil kepada PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap Pemerintah membuka ruang dialog dan menghasilkan solusi yang konkret,” ujarnya.
Fadhil menegaskan AP3K Kaltim siap mengawal aspirasi PPPK serta membangun komunikasi dengan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Ia berharap Silatnas tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menjadi momentum lahirnya kebijakan yang memberikan kepastian karier dan kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu.
“Kami berharap Silatnas ini bukan sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi menjadi momentum lahirnya kebijakan yang memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu,” katanya.
Sementara itu, Penasehat AP3K Kaltim Jauhar Efendi mengingatkan para PPPK yang mengikuti Silatnas agar menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bermartabat.
Ia juga meminta peserta menjaga komunikasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar perjuangan PPPK tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Jaga niat awal untuk berjuang. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak lain sebagai penumpang gelap dan merusak fasilitas publik dalam menyampaikan aspirasi,” kata Jauhar yang sehari-hari menjabat Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim.
Ia berharap perjuangan PPPK Paruh Waktu menghasilkan kebijakan yang memberikan kejelasan mengenai masa depan karier sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. (MJE)
