158 total views, 158 views today
Balikpapan, wartaikn.com — Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan Nusantara terus berjalan seperti biasanya, melalui tiga skema pendanaan, yakni APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
“Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Diksi-diksi semacam ini yang harus dikoreksi oleh siapa pun yang melontarkan,” kata Troy saat Pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim Periode 2025–2029 dan Dialog Media Strategis di Grand Tjokro Balikpapan, Rabu (20/5).
Dalam paparannya, Troy mengingatkan kembali arah besar pembangunan Nusantara melalui gagasan Superhub Ekonomi Nusantara.
Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan wilayah-wilayah sekitar di Kalimantan Timur (Kaltim).
Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan IKN adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia.
Pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan.
Di dalamnya mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan.
Arah ini sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Provinsi Kaltim.
Dalam forum tersebut, Troy turut menyampaikan sejumlah perkembangan yang telah berjalan di kawasan Nusantara, mulai dari pembangunan akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku.
Ia menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen untuk terus mendorong penguatan pada aspek sosial, budaya, UMKM, pengelolaan lingkungan, serta berbagai layanan pendukung bagi masyarakat.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung pada acara tersebut, Troy menanggapi berbagai pertanyaan peserta, termasuk mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, terkait dengan Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Menurutnya, keputusan tersebut sama sekali tidak membatalkan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara, melainkan justru menguatkan koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
Ia menjelaskan bahwa sesuai ketentuan undang-undang, penetapan resmi perpindahan ibu kota dilakukan melalui Keputusan Presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia.
Dengan adanya forum SPS ini, media memiliki peran penting untuk memastikan informasi disampaikan secara utuh, jernih, dan berdasarkan fakta.
Sejalan dengan hal tersebut, Troy mendorong peran media dalam menjaga ruang informasi publik, termasuk dengan menyampaikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara benar.
