430 total views, 430 views today
Oleh: J Kuleh – Pemerhati Ekonomi
Menarik melihat video di salah satu sosial media tiktok dari Prof. Rhenald Kasali yang membahas kejadian saat ini di Kalimantan Timur (Kaltim), terkait demonstrasi mahasiswa dan aliansi rakyat, tentang kepimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Ada yang menggelitik terkait penyampaian beliau tentang radical tranprancy yang kemudian saya terpancing membuat coretan kecil.
Konsep radical transparency atau transparansi radikal semakin relevan dalam praktik kepemimpinan modern, terutama di era digital yang menuntut keterbukaan informasi.
Dalam konteks kepemimpinan Rudy Mas’ud, pendekatan ini menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Transparansi radikal tidak sekadar membuka akses informasi, tetapi juga menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencakup penyampaian data anggaran, capaian program, hingga tantangan yang dihadapi pemerintah secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam praktiknya, gaya kepemimpinan seperti ini dapat mendorong partisipasi publik yang lebih luas, karena masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki akses terhadap informasi yang sebelumnya terbatas.
Di Kaltim, penerapan prinsip ini memiliki urgensi tinggi, mengingat posisi strategis daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.
Kepemimpinan yang transparan juga berpotensi meminimalisir praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Lebih jauh, tuntutan masyarakat Kaltim terhadap pemerintahan saat ini semakin kuat, terutama terkait isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta transparansi pengelolaan APBD.
Publik kini tidak hanya menuntut hasil pembangunan, tetapi juga proses yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pengawasan anggaran meningkat signifikan, didorong oleh kemudahan akses informasi dan berkembangnya media sosial sebagai ruang kontrol publik.
Dalam konteks ini, kepemimpinan Rudy Mas’ud diuji untuk mampu menjawab ekspektasi tersebut melalui kebijakan yang konkret, transparansi
APBD tidak cukup hanya disajikan dalam laporan formal, tetapi perlu dikemas dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas, seperti dashboard digital, portal keterbukaan data, serta forum publik yang rutin.
Selain itu, pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam proses pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan tidak adanya praktik penyimpangan.
Isu KKN menjadi perhatian serius karena berpotensi menggerus kepercayaan publik dan menghambat pembangunan daerah.
Oleh karena itu, penerapan radical transparency harus diiringi dengan penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk kerja sama dengan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.
Langkah-langkah seperti audit terbuka, pelaporan kekayaan pejabat secara berkala, serta mekanisme pengaduan publik yang responsif dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik koruptif.
Namun demikian, transparansi radikal juga menghadapi tantangan, seperti kesiapan sistem digital, budaya birokrasi yang masih tertutup, serta risiko disinformasi di ruang publik.
Tanpa pengelolaan yang baik, keterbukaan justru dapat disalahartikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara keterbukaan dan pengelolaan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
Jika dijalankan secara konsisten, konsep radical transparency dapat menjadi fondasi kuat bagi kepemimpinan Rudy Mas’ud dalam menjawab tuntutan masyarakat, memperkuat integritas pemerintahan, serta mendorong terciptanya tata kelola yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik di Kaltim.
