2,124 total views, 2 views today
(Mahakam sebagai Urat Nadi Dunia dan Ironi Keadilan Fiskal)
Catatan Reflektif: ASE
_____________________________
Rekan-rekan silahkan liat foto di atas, apa komentar anda ? Decak kagum, terperangah ? atau malah ironi ?
Anda tidak salah, itulah Kalimantan Timur, apa adanya, lugu, polos dan pasrah..!
Di sisi lain, Dunia hari ini tengah menahan nafas memperhatikan Selat Hormuz. Jalur sempit sepanjang 154–167 km yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman ini adalah “leher” bagi ekonomi global.
Sebagai titik api ketegangan antara Iran dengan blok AS-Israel, Hormuz menguasai 25% perdagangan migas dunia. Dengan kedalaman mencapai 100 meter, kapal tanker raksasa bebas melenggang di sana, membawa energi yang menyalakan lampu-lampu di belahan bumi lain.
Namun, jarang yang menyadari bahwa di jantung Pulau Kalimantan, terdapat sebuah “Selat Hormuz” versi sungai. Ia adalah Sungai Mahakam. Jika Hormuz adalah urat nadi migas dunia, maka Mahakam adalah urat nadi batu bara Indonesia.
Kaltim ini diberi oleh para investor dalam dan luar negeri diberi label Raksasa Hitam di Jalur Sutra Mahakam.
Sungai Mahakam membentang sepanjang 980 km dengan lebar rata-rata 300–500 meter. Perannya tidak main-main. Setiap hari, sungai ini menjadi panggung bagi sekitar *200 kapal ponton raksasa* yang membawa “emas hitam”.
Dengan kapasitas muat 8.000 hingga 12.000 ton per ponton, lalu lintas ini berlangsung nonstop 24 jam sehari, setiap menit, setiap detik.
Secara teknis dan ekonomi, intensitas ini luar biasa. Bayangkan, terdapat *33 titik tambat (baik legal maupun ilegal)* yang menjadi saksi bisu *betapa masifnya pengerukan kekayaan perut bumi Kalimantan Timur (Kaltim)*
Jika kita mengonversi volume batu bara yang melintas menjadi angka rupiah, hasilnya akan membuat siapa pun terperangah.
Angka Fantastis vs Realita “Zonk”
Mari kita bicara data. Dengan asumsi volume harian, nilai ekonomi yang mengalir di atas riak air Mahakam mencapai kurang lebih *Rp2,4 triliun per hari*.
Jika diakumulasikan, angka ini menyentuh *Rp32 triliun per bulan* atau *Rp864 triliun per tahun. Sebuah angka yang mampu mendanai pembangunan infrastruktur kelas dunia.
Namun, di sinilah letak ironisnya. Berdasarkan data tahun 2024, royalti yang diterima Pemerintah Provinsi Kaltim hanya berkisar di angka Rp8,56 Triliun. Bagaimana dengan hasil penjualannya? Jawabannya adalah Nol besar.
Dalam mekanisme bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) saat ini, negara hanya memasukkan komponen royalti ke dalam kas daerah.
Nilai ekonomi bruto sebesar Rp864 triliun tersebut menguap ke pusat atau ke kantong-kantong korporasi tanpa masuk dalam hitungan bagi hasil yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat Kaltim.
Secara ekonomi makro, Kaltim menyumbang devisa raksasa, namun secara mikro-fiskal, daerah hanya mendapatkan *”remah-remah” dari pesta pora pertambangan* tersebut.
Jika kita menengok ke utara, kita akan melihat Brunei Darussalam. Secara geografis, Brunei jauh lebih dekat ke Samarinda ketimbang Jakarta. Sumber kekayaannya identik dengan Kaltim: migas, batu bara, dan sawit. Hasilnya ? Brunei konsisten bertengger di jajaran 5 besar negara terkaya di dunia.
Kaltim, dengan kekayaan yang setara, justru masih bergelut dengan masalah klasik yang memilukan:
Infrastruktur yang terfragmentasi:, Jalan-jalan yang rusak dan belum terhubung secara layak antar kabupaten.
Kemiskinan dan Pengangguran: Di tengah hilir mudik triliunan rupiah, angka pengangguran masih menjadi beban sosial.
Layanan Kesehatan Minim: Di daerah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu, akses kesehatan masih menjadi barang mewah.
Lebih miris lagi, di tengah kontribusi ekonomi yang melangit, APBD Kaltim beserta 10 kabupaten/kota di dalamnya justru mengalami pemangkasan signifikan.
Akibatnya, pembangunan fisik terseok-seok. Bahkan biaya operasional pemerintah daerah seringkali megap-megap.
Kalau Selat Hormuzt dijaga dengan kapal perang karena dunia takut kehilangan pasokan energi, Sungai Mahakam sementara ini dibiarkan dan bumi terus dikeruk tanpa proteksi fiskal yang adil bagi pemilik rumahnya.
Kaltim tidak boleh hanya menjadi penonton bagi ponton-ponton yang melintas. Perubahan mekanisme bagi hasil SDA yang lebih transparan dan berpihak pada daerah adalah harga mati.
Jika tidak, Mahakam akan tetap menjadi “Selat Hormuz” yang sibuk, sementara rakyat di tepiannya tetap hidup dalam bayang-bayang kemiskinan di atas tanah yang sejatinya adalah emas. (ASE)
