2,112 total views, 14 views today
Oleh: Aji Sofyan Effendi (Dosen FEB Universitas Mulawarman)
Samarinda, WARTAIKN.COM –
Mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan Republik Indonesia, menjadi sorotan tajam di tengah berbagai dinamika politik dan ekonomi yang sedang bergejolak.
Sebagai seorang menteri senior yang memiliki rekam jejak internasional, terutama di IMF (International Monetary Fund) dan World Bank, perannya dalam pengelolaan fiskal dan utang luar negeri Indonesia sangat signifikan.
Kebijakan-kebijakan yang diambil selama kepemimpinannya seringkali dinilai selaras dengan panduan dan protokol dari lembaga-lembaga yang berbasis di Washington tersebut, menjadikannya figur sentral dalam arah ekonomi Indonesia yang berorientasi Barat.
Namun di sisi lain, kepemimpinan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto membawa angin perubahan yang kuat. Komitmen untuk meredefinisi hubungan internasional dan ekonomi Indonesia kini terlihat lebih jelas.
Salah satu indikatornya adalah niat kuat untuk mengalihkan orientasi kebijakan dari Washington ke BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa).
Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS menandakan keinginan untuk membangun aliansi ekonomi dengan negara-negara berkembang yang memiliki kekuatan global, sebagai penyeimbang dominasi ekonomi Barat.
Mengapa Pergeseran Ini Penting?
Perpindahan fokus dari IMF ke BRICS bukan sekadar perubahan aliansi politik, melainkan juga sebuah pergeseran filosofi ekonomi.
Selama ini, panduan IMF sering kali menekankan pada disiplin fiskal yang ketat, liberalisasi pasar, dan privatisasi.
Kebijakan ini, meskipun sering dianggap dapat menstabilkan ekonomi, kadang kala dianggap tidak sensitif terhadap isu-isu sosial dan kebutuhan pembangunan domestik.
Sebaliknya, BRICS menawarkan alternatif model kerja sama yang berbeda. Aliansi ini tidak hanya berfokus pada perdagangan dan investasi, tetapi juga pada pengembangan infrastruktur melalui New Development Bank (NDB).
Pendekatan ini lebih cenderung mengakomodasi prioritas pembangunan internal dan mengurangi ketergantungan pada utang yang sering datang dengan syarat-syarat ketat dari lembaga-lembaga keuangan global.
Mundurnya Sri Mulyani: Faktor Pemicu atau Kebetulan?
Keputusan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya, setelah serangkaian kontroversi seperti kenaikan tunjangan DPR dan kritik publik, bisa jadi merupakan puncak dari berbagai tekanan yang ada.
Di satu sisi, ada tuntutan publik untuk pengelolaan anggaran yang lebih pro-rakyat, sementara di sisi lain, ada dinamika politik internal yang mendorong pergeseran arah kebijakan.
Apakah pergeseran orientasi dari Washington ke BRICS menjadi faktor utama yang mendorong pengunduran dirinya atau justru dimundurkan? Kemungkinan besar, iya.
Seorang figur yang selama ini menjadi arsitek kebijakan berorientasi IMF-World Bank mungkin merasa tidak sejalan dengan visi baru yang lebih pro-BRICS.
Perubahan arah ini menuntut pendekatan yang berbeda dalam mengelola ekonomi, yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang selama ini dipegangnya.
Masa Depan Indonesia:
Menuju Otonomi Ekonomi yang Lebih Kuat?
Perpindahan orientasi dari IMF menuju BRICS memberikan sinyal bahwa Indonesia ingin memiliki otonomi ekonomi yang lebih kuat.
Ini adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh, dengan fokus pada pembangunan domestik yang berkelanjutan.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit.
Indonesia harus mampu menavigasi kompleksitas hubungan dengan BRICS dan memastikan bahwa kerja sama ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Peran Menteri Keuangan yang baru akan sangat krusial dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif dan proaktif, yang tidak hanya responsif terhadap dinamika global, tetapi juga berpihak pada kepentingan nasional.
Keputusan Sri Mulyani Indrawati untuk mundur atau dimundurkan mungkin menandai akhir dari satu era dan awal dari era yang baru, di mana Indonesia menempatkan diri sebagai pemain kunci di panggung ekonomi global, tidak lagi hanya sebagai pengikut.
Pergantian ini bisa jadi adalah langkah awal menuju kemandirian ekonomi yang lebih mandiri dan berdaulat. (ASE)
