293 total views, 145 views today
Samarinda, WARTAIKN.COM – Damayanti, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menegaskan tentang perlunya reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji asal Indonesia karena daftar tunggu yang begitu lama hingga bertahun-tahun.
“Ada sejumlah persoalan krusial yang dialami calon jamaah haji kita, mulai dari lamanya daftar tunggu hingga ketidakseimbangan antara besarnya setoran biaya dengan fasilitas yang diterima jamaah,” kata Damayanti, Jumat kemarin.
Lamanya daftar tunggu yang bisa mencapai puluhan tahun, padahal sebelumnya masyarakat telah menabung dalam jangka waktu panjang, bahkan sejak usia muda, namun begitu daftar, ternyata harus menunggu lagi lama.
“Bahkan terkadang pengorbanan ini kerap tidak diimbangi dengan kualitas layanan, baik dari sisi akomodasi, transportasi, hingga manajemen ibadah selama di tanah suci. Kalau tidak diimbangi dengan pelayanan dan fasilitas yang sepadan, ini sangat disayangkan. Kita berbicara soal amanah dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu ia mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan kebijakan haji, membuka ruang partisipasi publik supaya aspirasi umat benar-benar terdengar dan dijadikan landasan kebijakan.
Ibadah haji, katanya, bukan sekadar kewajiban spiritual, namun juga menyangkut aspek pelayanan publik yang harus dijamin negara, maka ia menekankan perlunya pembentukan badan independen khusus menangani urusan haji secara menyeluruh, fokus, dan dapat diawasi dengan transparan.
“Tentang keluhan jamaah haji asal Indonesia ini perlu menjadi catatan bersama. Harus ada badan yang berdiri sendiri, yakni badan yang mampu mengurusi haji secara fokus agar pengawasan dan pelayanannya optimal,” ujar ia. (Adv).
