287 total views, 6 views today
Samarinda, WARTAIKN.COM – Komisi IV DPRD Kaltim mengajak manajemen Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) segera melakukan pembenahan menyeluruh, bukan hanya karena persoalan gaji yang menumpuk, tapi demi menjaga nama baik institusi dan kepercayaan masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalingi, menyampaikan bahwa tenggat waktu hingga 7 Mei 2025 adalah momentum penting untuk mengakhiri konflik secara adil dan bermartabat.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang salah. Kami hanya ingin memastikan bahwa hak 38 orang karyawan ini dipenuhi. Mereka manusia, mereka punya keluarga, mereka butuh kepastian,” ujarnya.
Komisi IV menekankan empat hal yang harus segera dilakukan manajemen RSHD, yakni bayar gaji yang tertunggak: Tidak ada alasan menunda. Setiap peluh dan kerja keras para karyawan harus dihargai dengan pembayaran yang layak dan tepat waktu.
Kemudian memenuhi hak karyawan yang sudah keluar baik yang mengundurkan diri atau diberhentikan, lantas menerapkan manajemen terbuka, dan keempat adalah menyesuaikan gaji dengan UMK.
“Kita lihat sendiri, rumah sakit ini selalu ramai. Maka tidak masuk akal jika masalah ini terus berlarut. Ini bukan soal uang, tapi soal kepedulian,” ujarnya.
Komisi IV juga menyesalkan sikap manajemen RSHD yang absen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), padahal DPRD bukan pengadilan, tapi lembaga sah untuk menyuarakan rakyat.
Komisi IV DPRD Kaltim mengingatkan bahwa RSHD membawa nama besar seorang tokoh terhormat Kalimantan Timur.
“Jangan rusak nama baik beliau hanya karena menyepelekan hak pekerja. Ini soal kemanusiaan,” kata Darlis. (Adv)
