980 total views, 2 views today
Malang, WARTAIKN.COM – Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) bersama Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, Rabu, 28 Agustus, meluncurkan Program BASIS (Building an Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia).
Acara yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur ini berfokus pada ‘Mempromosikan Lingkungan yang Mendukung Masyarakat Sipil untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia’.
Program BASIS sepanjang empat tahun ini didanai oleh Uni Eropa (EU), bertujuan untuk berkontribusi pada pencapaian masyarakat sipil dan demokrasi yang inklusif, berdaya, dan mandiri di Indonesia.
BASIS akan memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis bagi organisasi masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum di wilayah sasaran, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Fasilitasi ini untuk memperkuat infrastruktur pendukung mereka (termasuk media dan alat pembelajaran bersama, sumber daya keuangan, mekanisme dukungan rekan-rekan sejawat, dan pelatihan teknis).
Fransisca Fitri, Direktur Eksekutif YAPPIKA mengatakan, Program BASIS merupakan aksi kolaboratif nyata untuk memperkuat peran dan ekosistem masyarakat sipil Indonesia dalam upaya mendorong demokrasi yang adil, substansial dan berkualitas, dengan sasaran generasi muda usia 18-34 tahun, termasuk kelompok minoritas dan kelompok marjinal.
Sementara Reza Rahadian, Duta Persahabatan mendefinisikan,
“Masyarakat sipil sebagai saya, kamu, dan kita. Masyarakat sipil adalah sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, orang-orang berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan bersama tanpa menggunakan kekerasan dan paksaan, serta menghormati keberagaman”.
BASIS melibatkan sejumlah universitas yang akan berperan sebagai pusat pengetahuan menggulirkan inisiatif dan sebagai ruang kolaboratif bagi berbagai pemangku, agar mereka dapat berkontribusi dalam mendorong ruang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil.
“Melihat cita-cita Generasi Emas, semua pihak harus berkolaborasi mendukung upaya pemuda dalam membantu memecahkan isu sosial dan lingkungan hidup, tentunya dengan pendekatan hak asasi manusia,” imbuh Reza.
Pihaknya berkomitmen mendukung program BASIS, sehingga peran pemuda sebagai agen pembangunan inklusif tentu sangat diperlukan.
“Indonesia membutuhkan generasi muda yang memahami dan mau memperjuangkan pembangunan tanpa meninggalkan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia,” kata Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc., Rektor Universitas Brawijaya.
Sementara H.E. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menyatakan, masyarakat sipil adalah mitra strategis bagi kemitraan EU dan Indonesia yang dapat memberikan dampak pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat itu sendiri.
Untuk itu, perlu kebersamaan dalam mendorong ruang sipil yang demokratis, yang merupakan bagian dari lingkungan memungkinkan kita semua untuk mencapai kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Dukungan ini melengkapi investasi EU di bidang pembangunan infrastruktur di bawah strategi Global Gateway. EU bangga dapat mendukung program BASIS untuk mendorong peran masyarakat sipil dalam pencapaian SDGs di Indonesia,” katanya.
Bogat Widyatmoko, SE, MA, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS menegaskan, Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai SDGs, khususnya dalam membangun lingkungan yang mendukung dan masyarakat sipil yang kuat. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Implementasi Pencapaian SDGs.
Sementara Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM 2022-2027 mengatakan, Komnas HAM siap berkolaborasi dan terbuka untuk bekerjasama dalam memajukan pendidikan dan praktik HAM, melihat situasi HAM saat ini, maka harus saling mendukung dan terus memajukan HAM. ***
