1,538 total views, 2 views today
Nunukan, WARTAIKN.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya meningkatkan layanan KB di wilayah khusus atau kawasan perbatasan negara, sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kesertaan KB modern.
“Peningkatan kesertaan KB modern ini khususnya KB pascapersalinan, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, dan penurunan angka unmet need,” kata Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN Pusat Fajar Firdawati di Nunukan, Selasa (14/11/2023).
Hal itu ia katakana saat menjadi narasumber dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor, dalam rangka Sosialisasi dan Penguatan Program Gerakan Peningkatan Pelayanan dan Kesertaan KB di Wilayah Khusus (Gerai Yansus) bersama mitra kerja di Provinsi Kalimantan Utara.
Gerai Yansus di Kalimantan Utara ini sebagai Percontohan Nasional pertama yang dipusatkan di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sebatik, sehingga dengan adanya Gerai Yansus, diharapkan seluruh pelayanan KB dan Kespro dapat dilaksanakan secara terintegrasi di satu tempat.
Dalam acara yang digelar di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan tersebut ia mengatakan, untuk menurunkan angka stunting, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan perluasan jangkauan, pendekatan akses, dan pemerataan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS).
Wilayah yang jadi sasaran merupakan wilayah khusus (Tertinggal, Terpencil, Perbatasan (Galciltas), Kawasan transmigrasi, Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dan Wilayah miskin di perkotaan), yakni melalui pengembangan program Gerai Yansus bersama mitra kerja.
Ia melanjutkan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, terdapat tiga indikator yang diamanatkan terkait dengan penyelenggraan KB dan KR, sehingga hal ini harus dicapai pada 2024.
Tiga indikator itu adalah meningkatnya KB pascapersalinan (KB PP) sebesar 70 persen, menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sebesar 15,5 persen, dan menurunnya Unmet need KB 7,4persen.
“Saat ini angka stunting di Indonesia sebesar 21,6 persen (SSGI 2022). Sedangkan untuk target pada 2024 adalah 14 persen. Untuk itu, perlu dukungan semua pihak dalam mencapai target tersebut,” katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut, lanjua ia, berdasarkan arah kebijakan penyelenggaran KB dan KR, yaitu penguatan pelayanan KB di wilayah khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan jangkauan, pendekatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah dan sasaran khusus.
Ia juga minta dukungan kepada BKKBN Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim) untuk memfasilitasi pembuatan media video sosialisasi Program Gerai Yansus di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
“Pembuatan media video sosialisasi Program Gerai Yansus di Kecamatan Sebatik perlu dilakukan, karena sebagai pilot project di tingkat nasional, sehingga hal ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lain yang memiliki karakteristik wilayah yang sama atau nyaris sama,” kata Firdawati.
