770 total views, 6 views today
Tenggarong, WARTAIKN.COM -Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menjadi daerah terbaik dalam transaksi produk dalam negeri (PDN) dan transaksi usaha mikro kecil (UMK) sehingga memperoleh penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Dua penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kukar Dr H Sunggono, di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan, Selasa ( 7/11 ).
Dua penghargaan yang diterima oleh Pemkab Kukar yaitu peringkat terbaik kategori nilai transaksi PDN terbesar Tingkat Kabupaten, kemudian peringkat terbaik kategori nilai transaksi UMK Terbesar tingkat Kabupaten.
Penyerahan Anugerah Pengadaan Tahun 2023 ini dirangkai dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 2023 yang mengambil thema “Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju”.
“Terima kasih saya ucapkan semua pihak yang telah bekerja sama sehingga Kabupaten Kukar menerima penghargaan ini. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras para organisasi perangkat daerah,” kata Sunggono setelah menerima penghargaan tersebut.
Menteri Koperasi dan UMK Teten Masduki saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para menteri, kepala lembaga.
Terima kasih ditujukan kepada para gubernur, bupati/wali kota yang telah berkomitmen dan mendukung penuh proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Tahun 2023 merupakan wadah komunikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem pengadaan nasional dalam menyampaikan visi, kebijakan, prestasi, dan hasil kerja dari program kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tahun Anggaran 2023.
Termasuk sebagai wadah yang membahas strategi dan kebijakan untuk PBJP Tahun 2024, serta memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para pelaku pengadaan.
Selain itu LKPP juga melakukan percepatan transformasi digital pengadaan dalam bentuk konsep Platform Pengadaan Nasional.
Dengan konsep ini proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) akan terdigitalisasi dan terintegrasi, dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, proses pemilihan penyedia atau pelaksanaan swakelola, pelaksanaan dan pengelolaan kontrak, sampai dengan manajemen penyedia atau vendor.
Kepala Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, peserta rakornas 2170 orang peserta se- Indonesia yang berlangsung selama hari , bertujan untuk memonitoring perkembangan produk dalam negeri PDN dan UMKM dari tahun 2022 sampai akhir 2023 saat ini, serta komitmen daerah dalam pelaksanaan epurchasing atau ekatalog di seluruh kementrian/lembaga Provinsi dan kabupaten/kota. (Adv).
