240 total views, 240 views today
Jakarta, wartaikn.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menegaskan penandatanganan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI, merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap polemik ijazah dan persyaratan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hetifah menjadi salah satu dari 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP. Di lingkungan Fraksi Partai Golkar, ia termasuk 11 kader fraksi yang ikut menandatangani. Dari Dapil Kalimantan Timur, terdapat dua anggota DPR RI yang turut mengajukan usulan tersebut.
Menurut Hetifah, langkah ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi siapapun, melainkan memastikan persoalan yang menjadi perhatian publik mendapatkan ruang pembahasan yang terbuka dan objektif melalui mekanisme konstitusional.
“Penandatanganan usulan HMP bukan berarti menghakimi seseorang atau mendahului proses hukum. Justru kita ingin agar persoalan yang menjadi perhatian publik dapat dibahas secara terbuka, objektif, berdasarkan bukti, dan melalui mekanisme konstitusional yang berlaku,” ujar Hetifah, politikus dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur tersebut, Rabu.
Ia menjelaskan, HMP merupakan instrumen konstitusional DPR untuk menyampaikan pandangan terhadap suatu persoalan penting, sekaligus menjaga supremasi hukum dan prinsip akuntabilitas pejabat negara.
Dengan mengajukan usulan ini, DPR menjalankan perannya agar persoalan yang berkembang di masyarakat tidak berhenti menjadi perdebatan di ruang publik, melainkan diuji melalui jalur yang diatur undang‑undang.
Usulan HMP tersebut dijadwalkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Hetifah berharap seluruh rangkaian proses berlangsung tertib, adil, dan bertanggung jawab, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta menjaga stabilitas pemerintahan.
Ia berharap proses ini tidak semata‑mata menjadi perdebatan politik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum, kualitas demokrasi, dan kepercayaan masyarakat kepada DPR maupun lembaga negara lainnya.
“Pada akhirnya, yang terpenting adalah memastikan bahwa konstitusi benar‑benar menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara,” kata Hetifah.
