275 total views, 2 views today
Samarinda, WARTAIKN.COM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono, minta kepada perusahaan perkebunan PT Budi Duta Agro Makmur (BDAM) menyikapi bijak konflik dengan Kelompok Tani Sejahtera (KTS) di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hal ini ia ungkapkan seiring adanya dua persoalan yang mengemuka, pertama yakni tentang penyediaan lahan plasma sebesar 20 persen yang belum direalisasikan oleh perusahaan kepada masyarakat hingga saat ini, sehingga kelompok tani tersebut menagih kewajiban perusahaan.
Persoalan kedua adalah terkait dugaan penggusuran lahan petani yang dilakukan oleh PT BDAM di Loa Kulu, sehingga hal ini memicu konflik agraria dan protes dari warga bersama masyarakat adat setempat.
“Persoalan ini sudah bergulir lama, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian. Kami menyayangkan ketidakhadiran pihak perkebunan dalam pertemuan ini tanpa alasan jelas,” kata Sapto saat Rapat Dengar Pendapat bersama KTS dan PT BDAM di Samarinda, Senin (2/6) kemarin.
Ia melanjutkan, persoalan ini terjadi di Kukar, semestinya Pemkab Kukar melalu Dinas Perkebunan Kukar, lebih peka menyikapi masalah yang notabenenya terjadi di wilayah Kukar.
Sapto juga menilai, berdasarkan hasil rapat tersebut, persoalan ini belum bisa dikatakan terselesaikan. Pasalnya, berita acara hasil rapat belum sepenuhnya ditandatangani semua pihak, termasuk dari pihak perusahaan.
“Kami meminta itikad baik dari PT BDAM. Ini demi kemaslahatan bersama, baik dari pihak perusahaan maupun dengan masyarakat, sehingga tidak ada yang dirugikan. Satu dua hari ini harus ada kejelasan dari pihak perusahaan,” tuturnya.
Ia juga meminta kepada Kanwil BPN/ATR, untuk menyiapkan data terkait detail kawasan perizinan atau peta lokasi milik PT BDAM dari tahun 1981 sampai saat ini. (Adv).
