228 total views, 106 views today
Tenggarong, WARTAIKN.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait rencana perdagangan karbon di kawasan gambut di luar kawasan hutan.
“Koordinasi ini merupakan permohonan pengamanan untuk area yang telah dilakukan kerja sama antara Pemkab Kukar dengan perusahaan pengembangan karbon seluas 55 ribu hektare,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar Alfian Noor saat audensi di Jakarta, Kamis (22/5).
Dalam audensi tersebut juga hadir antara lain Kadisbun Kukar M Taufik, kemudian Edi J dari DPPR, Baharuddin dari DPMPTSP, Wisnu Tjandra selaku Dirut PT Tirta Carbon Indonesia (TCI) dan Direktur Operasional Antonius Sj.
Rombongan ditemui oleh Erik, selaku Penata Ruang Ahli Madya sebagai perwakilan dari Kementerian ATR/BPN.
Alfian mengatakan, salah satu tujuan Pemkab Kukar melakukan kordinasi karena Kementerian ATR/BTN nantinya akan mengeluarkan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yakni dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
Kordinasi dilakukan karena pihaknya khawatir terkait keamanan area yang telah dikerjasamakan, mengingat jika terjadi kegiatan di luar kewenangan Pemkab kukar, maka dikhawatirkan terjadi kewenangan lain yang menyalahi aturan.
Hal ini bisa saja terjadi karena lahan tersebut belum memiliki KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sehingga rentan terjadi perjanjian lain.
“Pengelolaan karbon memiliki banyak manfaat, seperti pemulihan lingkungan yang nantinya akan dilakukan navigasi, ada pemasukan kas daerah, masyarakat diberdayakan dalam pengelolaan sehingga warga setempat pun mendapat penghasilan,” katanya. (Adv).
