1,342 total views, 2 views today
Samarinda, WARTAIKN.COM,-Dalam rangka mewujudkan kota layak huni di Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN belajar dari pengalaman pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal Bali.
“Kami ingin menciptakan IKN sebagai kota yang disukai dan dicintai, sehingga harus diberikan layanan yang menyenangkan khususnya di bidang pariwisata,” ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin, melalui rilis yang dikirim Tim Komunikasi OIKN ke Samarinda, Jumat (9/6).
Deputi Alimuddin berharap dari pengalaman pengembangan pariwisata di Bali, khususnya terkait upaya untuk memajukan pariwisatanya yang mampu mempertahankan budaya lokal dapat diadaptasi di IKN.
Pengalaman ini sangat penting untuk dipelajari terutama seiring dengan pembangunan IKN yang semakin masif dan jumlah pendatang di wilayah IKN yang semakin meningkat ke depannya.
“Salah satu program yang akan dilakukan tahun ini adalah mengajak seluruh kabupaten/kota untuk datang dan tampilkan kebudayaan mereka, dan budaya Kaltim / Kalimantan akan selalu tampil bergantian di Titik Nol Nusantara samping menunggu rest area selesai dikerjakan, lalu pindah ke sana, sembari bersama dengan UMKM (usaha mikro kecil menengah) memasarkan produknya,” ungkapnya.
Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali Ida Ayu Nyoman Candrawati dalam kegiatan “Konsinyering Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di OIKN” menjelaskan bagaimana Bali melakukan transformasi ekonomi melalui peta jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali era baru yang hijau, tangguh, dan sejahtera.
“Ekonomi Kerthi Bali inilah yang diimplementasikan ke perangkat-perangkat daerah termasuk peta jalan pariwisata dan ekonomi kreatif,” terangnya.
Dalam hal ini, tentu ada nilai-nilai kearifan lokal hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, itu menjadi bagian yang dipedomani di Bali, khususnya dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Untuk mewujudkan Bali Era Baru, terdapat tiga dimensi yang menjadi pedoman: Pertama, bisa menjaga keseimbangan alam, krama, dan kebudayaan Bali; Kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan.
Ketiga, merupakan manajemen risiko, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.
“Dimensi ini merupakan hal-hal fundamental yang harus kita pedomani di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Bali. Pariwisata pun tidak bisa lepas dari alam, manusia, dan kebudayaan Bali,” ujar Candra.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Masyarakat OIKN Susianah berharap dapat belajar dari Provinsi Bali terkait strategi pemberdayaan masyarakat lokal, terutama untuk menggerakkan ekonomi lokal, dan membangun kota yang ramah pada anak dan perempuan.
“Pengalaman kami di pemerintah, khususnya di dinas sosial, untuk bisa masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya, bisa melaksanakan fungsi sosialnya, tahap pertama yang kami lakukan adalah mengurangi beban masyarakat itu sendiri,” ujar Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali I Gusti Putu Widiantara..
Widiantara menambahkan, di tahap kedua pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Sementara di tahap ketiga, dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) untuk meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku UMK.
“Bagaimana kita bersinergi dengan berbagai pihak untuk bisa meningkatkan penghasilan untuk dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan program yang sederhana, misalnya kelompok usaha bersama, memberikan stimulus kepada masyarakat individu,” Widantara menjelaskan.
Kemudian, untuk memberdayakan UMK, pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas terhadap usaha-usaha yang masyarakat.
“Kita mengharapkan dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sebagainya, mereka bisa mendapatkan nilai tambah terhadap apa yang dilakukan, dan ujung-ujungnya, meningkatkan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, secara mandiri berusaha, ada akses pasarnya dan sekaligus meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha bagi masyarakat itu sendiri,” ujar Widiantara. (gal)
