798 total views, 4 views today
Jakarta, WARTAIKN.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan dukungan penuh terhadap proses penataan administrasi wilayah yang terdampak delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Penataan Administrasi Wilayah, Rabu (11/6/2025).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto, hadir mewakili pemerintah daerah dalam pertemuan strategis di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Dr Thomas Umbu Pati, dengan melibatkan berbagai stakeholder kunci.
Kehadiran delegasi dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Kaltim, serta Pemkab Penajam Paser Utara menunjukkan pentingnya koordinasi lintas instansi. Dari Kukar, turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Arianto serta perwakilan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
Dr Thomas menekankan urgensi memantapkan proses penataan administrasi wilayah yang terpotong delineasi IKN. Fokus khusus diberikan kepada Kukar dan PPU sebagai daerah yang terdampak langsung pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Hal yang menyangkut masyarakat perlu kita dalami agar tak terjadi perselisihan,” ujar Thomas dalam sambutannya. Ia menegaskan bahwa penataan administrasi harus segera ditindaklanjuti dengan melibatkan diskusi bersama masyarakat yang berada dalam wilayah IKN.
Kepercayaan pada kemitraan strategis antara OIKN dengan daerah mitra menjadi kunci sukses pembangunan. “Saya yakin dan percaya kita sebagai mitra (OIKN-PPU dan Kukar.red) mampu berkomunikasi dengan baik terkait urusan ini, kami tak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan daerah mitra, kan kota,” tambahnya.
Konsep penataan administrasi telah disiapkan dengan target penyelesaian 2025-2027, dengan fokus pada percepatan implementasi di lapangan. Pembangunan OIKN diharapkan dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan penuh dari daerah mitra dalam menyelesaikan tertib administrasi.
Dafip Haryanto menyampaikan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan berbagai pihak terkait delineasi IKN. “Pemkab sudah mengumpulkan unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat terkait delineasi ini, pada prinsipnya mendukung proses yang ada,” demikian ujarnya menegaskan dukungan penuh dari Kukar.
(Adv)
