1,406 total views, 4 views today
Jakarta, WARTAIKN.COM – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan, anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 21 Januari lalu.
Hal ini disampaikan Kepala Otorita IKN seusai mengikuti ratas lanjutan pada Senin, (03/02/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan. Dalam ratas tersebut presiden meminta Otorita IKN segera bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.
“Kalau tentang anggaran, tadi kami sampaikan kepada beliau (Presiden Prabowo), kebetulan ada Bapak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), dijawab agar itu segera disesuaikan, karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum ratas kemarin,” ujarnya pada Senin, (3/2) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dibuat sebelum Ratas Ibu Kota Nusantara diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali.
Anggaran Otorita IKN sebesar Rp6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal, maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp8,1 triliun.
“Kami diminta berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun,” imbuh Basuki dalam rilis Humas Otorita IKN.
Sebelumnya, dalam ratas yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, saat ini infrastruktur akan mendukung penuh terwujudnya target-target nasional lima tahun mendatang seperti swasembada pangan, energi dan air, termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan berbagai penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” kata Basuki.
