1,140 total views, 6 views today
Oleh Aji Sofyan Effendi (Ketua ISEI Samarinda – Korwil ISEI Kaltim)
Samarinda, WARTAIKN.COM – Dalam minggu-minggu ini hampir seluruh media televisi nasional dan media sosial diwarnai dengan berbagai pemberitaan terkait dengan susunan kabinet presiden terpilih, Prabowo Subianto, baik di level menteri, wakil menteri sampai kepada kepala badan.
Senyum sumringah para calon menteri dan wakil menteri yang telah mengikuti perbekalan dalam 2 hari lalu, yakni tanggal 16-17 Oktober.
Ada optimisme kebangsaan dari lintasan dan raut wajah para calon menteri tersebut, baik dari golongan mantan menteri di periode Presiden Jokowi yang kembali bertugas maupun wajah-wajah baru.
Kaum menteri milenial yang dipercayakan sebagai wakil menteri atau jabatan lainnya, yang siap menjalankan tugas bangsa dan negara, dari sisi masyarakat yang menonton tayangan tersebut.
Penduduk negeri ini tentu berharap bahwa ”optimisme kabinet kebangsaan” tersebut dapat memberi warna kesejahteraan dalam berbagai kebijakan Kabinet Merah-Putih Presiden Prabowo.
Namun di segi yang lain, hari ini dunia internasional dan global tidak sedang baik-baik saja, berbagai persoalan ekonomi dan politik global menjadi ”tantangan serius bagi calon menteri yang pemula” yang akan menjabat menteri dalam Kabinet Prabowo.
Indonesia tidak berdiri sendiri, sebagai negara yang Non-Blok dan bagian penting dari negara pemimpin G-20 dan negara yang menjadi saudara tua di Negara ASEAN.
Pemahaman atas dinamika politik dan ekonomi global tersebut menjadi salah satu syarat keberhasilan Kabinet Prabowo ini dalam mengatasi ”External Shock”, Wabil khusus menteri-menteri muda dan kaum milineal harus banyak belajar dan membaca, termasuk memahami semua kejadian global tersebut secara empirik dan akademik, karena ini menyangkut pertaruhan strategi politik dan ekonomi ke depan.
Secara keseluruhan, 2025 diperkirakan akan menjadi tahun di mana dunia masih menghadapi ketidakpastian, tetapi juga menghadirkan peluang baru dalam bidang teknologi, diplomasi, dan kerjasama global untuk mengatasi tantangan yang ada.
Beberapa tantangan politik global seperti Instabilitas di Timur Tengah dan Afrika Utara, Situasi politik di wilayah ini tetap tidak menentu.
Isu terorisme, kekacauan politik, dan migrasi tetap menjadi tantangan bagi negara-negara di kawasan ini.
Di beberapa negara seperti Suriah dan Yaman, penyerbuan militer Israel ke Gaza di Palestina dan Lebanon, sepertinya akan berlangsung di tahun 2025 dengan segala implikasinhya, termasuk potensi perang terbuka antara Israel dan Iran.
Selanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada 2022 mungkin akan tetap berlangsung, meskipun pada 2025 mungkin memasuki fase baru, apakah berupa gencatan senjata atau intensifikasi pertempuran.
Eropa dan NATO tetap berperan dalam mendukung Ukraina, sementara Rusia berupaya mengamankan pengaruhnya di Eropa Timur, Geopolitik AS-China sampai pada saat ini. Hubungan AS-China diprediksi tetap tegang, dengan konflik di bidang teknologi, ekonomi, dan militer.
Isu Taiwan, Laut China Selatan, dan perlombaan senjata siber menjadi sorotan. AS yang akan memperkuat aliansi di Asia Pasifik seperti dengan Jepang, Australia, dan India untuk menahan pengaruh China di kawasan tersebut.
Dari sisi ekonomi global, pada 2025 perekonomian global diprediksi masih menghadapi sejumlah tantangan besar yang akan mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Beberapa isu utama seperti inflasi global, ketegangan perdagangan, pemulihan pascapandemi, dan krisis energi akan menjadi faktor penting yang memengaruhi kebijakan ekonomi dalam skala internasional.
Salah satu masalah yang paling menonjol adalah inflasi global yang terus meningkat. Banyak negara, terutama negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, masih berupaya mengendalikan inflasi yang melonjak sejak pandemi COVID-19.
Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral seperti Federal Reserve AS mempengaruhi aliran modal internasional, pada akhirnya dapat memengaruhi nilai tukar mata uang di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, misalnya, dapat menekan harga barang impor dan meningkatkan biaya produksi dalam negeri, terutama bagi sektor yang tergantung pada bahan baku impor.
Selain itu, ketegangan perdagangan internasional, khususnya antara Amerika Serikat dan China, masih berlanjut dan memperburuk situasi rantai pasokan global.
Sebagai salah satu mitra dagang utama kedua negara tersebut, Indonesia perlu lebih cermat dalam menavigasi kebijakan perdagangan luar negeri, agar tidak terkena dampak langsung dari proteksionisme atau hambatan perdagangan yang terjadi.
Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan pasar domestik menjadi kunci penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dinamika eksternal.
Di sisi lain, krisis energi global yang berlarut-larut, terutama di Eropa yang mengalami tekanan akibat konflik Rusia-Ukraina, juga memberikan dampak tidak langsung pada Indonesia.
Kenaikan harga energi global dapat menambah tekanan pada biaya produksi energi dalam negeri, terutama untuk minyak dan gas.
Meski Indonesia memiliki cadangan energi domestik, fluktuasi harga energi global dapat mempengaruhi biaya produksi industri dan daya beli masyarakat.
Pemerintah Indonesia perlu terus mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi dampak ketidakstabilan harga energi dunia.
“Prabowonomics”
Istilah “Prabowonomics” merujuk pada pendekatan kebijakan ekonomi yang diusung oleh Prabowo Subianto, terutama dalam visi ekonominya untuk Indonesia jika terpilih sebagai presiden.
Sejak masa kampanyenya, Prabowo dikenal dengan retorika yang menekankan pada kemandirian nasional dan perlunya memperkuat sektor-sektor strategis domestik.
Prabowonomics berfokus pada pembangunan ekonomi yang berbasis pada kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional.
Prinsip Utama Prabowonomics
Pertama, Kemandirian Ekonomi dan Nasionalisme Ekonomi: Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus lebih mandiri dalam hal sumber daya pangan, energi, dan industri strategis lainnya.
Ini berarti mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat kemampuan dalam negeri untuk memproduksi barang-barang kebutuhan vital.
Kedua, Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi: Salah satu visi utama dalam Prabowonomics adalah memperkuat ketahanan pangan dan energi.
Prabowo percaya bahwa Indonesia, sebagai negara agraris dan kaya sumber daya alam, memiliki potensi untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi eksportir besar di kedua sektor ini.
Ini membutuhkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur pertanian, subsidi yang tepat untuk petani, serta percepatan transisi ke energi terbarukan.
Ketiga, Industrialisasi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam: Prabowonomics juga menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam, yakni memaksimalkan pengolahan hasil sumber daya di dalam negeri, alih-alih hanya mengekspor bahan mentah.
Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
Keempat, Keberpihakan kepada UMKM dan Ekonomi Kerakyatan: Dalam kebijakan ekonominya, Prabowo menunjukkan keberpihakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.
Ia sering menyebutkan pentingnya mendorong UMKM melalui insentif, akses permodalan yang lebih mudah, dan pengurangan regulasi yang menghambat.
Kelima, Infrastruktur yang Berkelanjutan: Meskipun pembangunan infrastruktur menjadi warisan besar pemerintahan sebelumnya, Prabowo berfokus pada pentingnya infrastruktur yang tidak hanya berskala besar, tetapi juga merata hingga ke pelosok.
Ini termasuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta digitalisasi di daerah pedesaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Meskipun kebijakan-kebijakan ini menawarkan potensi besar untuk pertumbuhan, namun tantangan utama adalah bagaimana memastikan implementasinya berjalan efektif, tanpa adanya tumpang tindih dengan kebijakan sebelumnya, serta memastikan inklusivitas dan distribusi manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat.
Dengan pendekatan yang tepat, “Prabowonomics” dapat membawa Indonesia menuju era pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan mandiri pada 2025-2029, di tengah tantangan global yang terus berubah.
Prabowonomics &Transformasi Ekonomi Indonesia
Dalam sebuah pertemuan di Yogyakarta beberapa bulan lalu yang diinisiasi oleh Bappenas bekerjasama dengan ISEI Pusat, yang dihadiri seluruh pengurus ISEI daerah di Indonesia, membahas berbagai macam persoalan transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia emas 2045.
Beberapa ulasan yang terkait dengan transformasi Indonesia dari 2025-2030 sampai menuju Indonesia emas tahun 2045 dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar di atas menunjukkan ada 3 jenis transformasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam upaya melanjutankan SDGs, yaitu Transformasi Sosial. Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola.
Gambar tersebut menunjukkan bahwa inti dari transformasi ekonomi adalah bagaimana indonesia terlepas dari ketergantungan dengan SDA menjadi sumber daya buatan, baik dalam bentuk inovasi maupun transformasi digital, dari industri hulu menjadi industri hilir.
Terkait dengan hal tersebut, menjadi sebuah tantangan bagi Kabinet Presiden Prabowo untuk mencapai ketiga jenis transformasi, khususnya untuk mencapai tahapan transformasi ekonomi Indonesia, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:
Dalam tahap 1 kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto 2025-2029, indikator yang wajib tercapai meliputi: Penguatan Fondasi Transformasi berupa hilirisasi SDA, riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, dengan target pencapaian pertumbuhan ekonomi minimal 5,6-6,1 persen.
Peran Industri pengolahan terhadap PDB mencapai 21,95 persen, serta tercapainya Middle Class Income sbesar 38 persen dari populasi penduduk Indonesia.
4 Kementerian paling berperan dalam tranformasi ekonomi Indonesia
Eksekutor dalam bentuk kebijakan untuk menjalankan dan mencapai transformasi indonesia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan adalah ada 3 kementerian yang menurut hemat penulis, perlu ekstra kerja keras, kerja cerdas, dan butuh pengalaman global,
a. Kementrian ESDM.
Kementerian ESDM akan memainkan peran kunci dalam mencapai visi ekonomi Prabowo Subianto 2025-2029, terutama dalam kemandirian energi, hilirisasi sumber daya mineral, pengembangan energi terbarukan, dan pembangunan ekonomi hijau.
Melalui kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, kementerian ini diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam menggerakkan transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang berkelanjutan dan kompetitif di panggung global.
Beberapa Langkah penting yang harus dilakukan oleh kemeneterian ESDM meliputi pengembangan energi terbarukan, meningkatkan produksi energi domestik, membangun infrastruktur rnergi, mendorong hilirisasi mineral, meningkatkan daya saing industri pertambangan.
Mendukung pengembangan ekonomi hijau, khususnya dalam kebijakan penentuan, yakni dengan menerapkan carbon trading dan carbon pricing, pengurangan emisi dari sektor energi, mengamankan investasi, dan pengembangan teknologi di sektor energi.
Kemudian, hal yang paling penting adalah mengelola subsidi energi dengan tepat yang sampai saat ini menjadi isu paling sensitif di tingkat “grass roots”, mengatasi isu sosial dan lingkungan di sektor energi dan pertambangan.
b. Kementerian Koordinasi Perekonomian
Peran dan tugas utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dalam mendukung pencapaian transformasi ekonomi Indonesia periode 2025-2029 sangat krusial, karena kementerian ini bertanggung jawab mengkoordinasikan, merumuskan, dan memastikan implementasi kebijakan-kebijakan ekonomi nasional.
Dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi yang diusung presiden terpilih (2025-2029), Kemenko Perekonomian akan berperan sebagai pusat koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait, dengan fokus pada kebijakan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi inklusif, berkelanjutan, serta peningkatan daya saing Indonesia.
Beberapa PR penting Kemenko Perekonomian RI ke depan adalah, Koordinasi Kebijakan Makroekonomi dan Fiskal, Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kemenko Perekonomian juga memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan PSN yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Penguatan sektor industri dan hilirisasi ekonomi untuk transformasi ekonomi Indonesia 2025-2029 membutuhkan peningkatan daya saing sektor industri dan percepatan hilirisasi ekonomi.
PR selanjutnya adalah percepatan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau. Sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi yang berkelanjutan, Kemenko Perekonomian memiliki tugas penting dalam mendukung kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau.
Tugas ini meliputi:
Koordinasi Transisi ke Energi Terbarukan. Bekerjasama dengan Kementerian ESDM untuk mengkoordinasikan kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Pengembangan Kebijakan Hijau. Mendukung kebijakan ekonomi hijau dengan insentif untuk industri yang lebih ramah lingkungan serta penerapan kebijakan perdagangan karbon dan energi efisien.
c. Bappenas
Bappenas berperan sebagai arsitek utama dalam perencanaan pembangunan nasional untuk mencapai visi transformasi ekonomi Indonesia 2025-2029.
Dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif antar-lembaga, serta evaluasi yang berkelanjutan.
Bappenas bertugas memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
Dukungan Bappenas dalam hilirisasi ekonomi, transisi energi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta investasi akan menjadi fondasi utama dalam mencapai visi ekonomi yang lebih kuat dan kompetitif di tingkat global.
Point penting Tupoksi Bappenas RI adalah mendukung hilirisasi ekonomi dan transformasi sektor industri.
Untuk mendukung transformasi ekonomi, salah satu fokus Bappenas adalah mendorong hilirisasi ekonomi di berbagai sektor. Tugas Bappenas dalam aspek ini antara lain merumuskan kebijakan hilirisasi
Bappenas merancang kebijakan jangka panjang yang mendorong hilirisasi di sektor-sektor strategis, seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Pengembangan Sektor Industri 4.0, yakni mengintegrasikan pengembangan industri berbasis teknologi tinggi ke dalam rencana pembangunan nasional, seperti otomasi, artificial intelligence, dan teknologi internet of things (IoT) dalam sektor manufaktur, agribisnis, serta sektor energi.
d. Kemendik TST
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendik TST) memiliki peran sangat strategis dalam mendukung pencapaian transformasi ekonomi Indonesia 2025-2029.
Transformasi ekonomi yang diusung pada periode ini sangat bergantung pada inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan teknologi dan riset.
Oleh karena itu, tugas utama Kemendik TST adalah memastikan bahwa riset, inovasi, serta pendidikan tinggi di Indonesia selaras dan mendukung agenda transformasi ekonomi jangka panjang. Kemendik TST juga memiliki peran kunci dalam menciptakan ekosistem inovasi dan riset.
Melalui peningkatan kualitas riset, inovasi, pendidikan tinggi, serta pengembangan SDM, maka Kemendik TST berkontribusi besar dalam mempercepat pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti teknologi, energi terbarukan, industri 4.0, dan ekonomi digital.
Sinergi antara dunia pendidikan, riset, dan industri akan menjadi fondasi utama bagi pencapaian target transformasi ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pengetahuan.
Outlook Ekonomi Indonesia 2025: Tantangan Dan Peluang Dalam Transformasi Ekonomi
Pada 2025, perekonomian Indonesia diproyeksikan mengalami momentum penting dalam upaya transformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
Perjalanan menuju Indonesia emas 2045 akan semakin jelas dengan fokus pada peningkatan daya saing industri, penguatan ekonomi hijau, dan percepatan digitalisasi.
Untuk memberikan gambaran lengkap mengenai outlook ekonomi Indonesia pada tahun 2025, sejumlah indikator ekonomi makro dapat dijadikan tolok ukur utama, meliputi pertumbuhan PDB, inflasi, tingkat pengangguran, defisit transaksi berjalan, nilai tukar, serta investasi.
Beberapa indikator ekonomi makro, dari berbagai versi lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi RI tahun 2025 sebagai berikut:
a. World Bank
Proyeksi paling terbaru ke luar dari laporan Bank Dunia (World Bank) berjudul East Asia and Pacific Economic Updateedisi Oktober 2024.
Lembaga tersebut mengerek naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025, berikisaran di angka 5,1 persen. Sedangkan sebelumnya, dalam perkiraan Bank Dunia yang rilis pada April lalu, lembaga internasional tersebut memberikan estimasi ekonomi Indonesia 5 persen pada 2025.
Bank Dunia menyoroti Indonesia akan terus tumbuh yang ditopang oleh meningkatnya konsumsi dalam negeri, pulihnya ekspor barang, dan kembali bergairahnya sektor pariwisata.
b. IMF
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), dalam IMF Country Report No.24/270 meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 ke angka 5,1 persen.
Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh peningkatan konsumsi publik dan pertumbuhan investasi yang mengimbangi hambatan ekspor neto (net export) karena tekanan eksternal. Sementara untuk tahun depan, ekonomi terakselerasi melalui dukungan ekspansi fiskal.
Inflasi utama juga diperkirakan tetap stabil di titik tengah dari rentang target yang dipatok pemerintah.
c. AMRO
Pertumbuhan yang lebih optimistis dan mendekati target pemerintah, ke luar dari The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).
Lembaga tersebut memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kisaran 5,2 persen pada 2025.
Prediksi tersebut menjadikannya sebagai negara dengan prospek pertumbuhan terbaik keempat di kawasan Asean+3. AMRO menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan semakin baik.
Hal tersebut terjadi mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung stabil meski dibayangi oleh berbagai sentimen negatif global selama beberapa tahun belakangan.
d. OECD dan ADB
OECD dalam Economic Outlook Interim Report September 2024, terlihat tidak mengubah proyeksi dari ramalan sebelumnya pada April 2024. OECD tetap memprediksikan pertumbuhan ekonomi 2025 Lembaga yang tengah Indonesia kejar untuk menjadi anggotanya tersebut menilai pertumbuhan output global tetap tangguh dan inflasi terus moderat.
Pertumbuhan relatif kuat di banyak negara G-20 termasuk Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Inggris. Sementara untuk tahun depan, atau pada pemerintahan pertama Prabowo-Gibran, ekonomi Indonesia akan meningkat ke level 5,2 persen.
ADB Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5 persen pada 2025. ADB memperkirakan permintaan di dalam negeri akan terus mendorong pertumbuhan dan mengimbangi kontribusi yang lebih lemah dari ekspor neto.
Indonesia diperkirakan akan tetap berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target pertumbuhan di tahun ini dan tahun depan, didukung oleh permintaan domestik dan eksternal yang kuat.
Pengeluaran pemerintah akan ekonomi, sebut saja pengeluaran terkait pemilu dan peningkatan investasi publik berkontribusi pada pertumbuhan yang kuat di semester I/2024.
Sementara pada November mendatang, dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, ADB meyakini akan mendorong konsumsi.
d. Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh di angka 5,1 persen pada akhir tahun ini, sejalan dengan mulainya pemangkasan suku bunga atau BI Rate dari 6,25 persen menjadi 6 persen.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, sejauh ini perkiraan pertumbuhan ekonomi dari bank sentral tetap berada pada rentang 4,7 persen hingga 5,5 persen, dengan nilai tengah di angka 5,1 persen.
Bukti ekonomi mampu tumbuh sesuai target terlihat dari investasi terus naik, khususnya investasi bangunan sejalan dengan tahapan finalisasi operasional Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas. Kemudian ekspor nonmigas tetap baik sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang diperkirakan meningkat pada akhir tahun juga diharapkan dapat juga menopang permintaan domestik.
Sementara itu indikator-indikator makro lainnya seperti Inflasi, Tingkat Pengangguran, Transaksi berjalan dan nilai tukar, investasi, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Digital, pada tahun 2025 tetap berada pada koridor yang normal, walaupun ekonomi dan politik global masih dalam suasana gonjang-ganjing.
Tentunya semua berharap bahwa kabinet tambun dari Presiden Prabowo ini, yang hampir mencapai 48 Kementerian + lembaga dan wakil kementrian yang tembus di angka hampir 100 orang tersebut, bukan sekadar berbagi kekuasaan sebagai efek dukungan seluruh partai politik saat Pilpres, tapi memang merupakan kebutuhan yang sudah dianalisa secara cermat dalam upaya mengantisipasi buruknya ekonomi dan politik global.
Kita berharap semoga wakil-wakil menteri yang berasal dari kaum milenial Indonesia ini, mampu bertindak dan berpikir sekelas Perdana Menteri Perancis Imanuel Macron yang juga masih berusia 40-an tahun, namun mampu menjadi seorang pemimpin negara besar seperti Perancis. Semoga saja.
