262 total views, 262 views today
Tenggarong, wartaikn.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyebut bahwa desa merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
“Karena itu, perangkat desa memiliki peran sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik, penggerak pembangunan, sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat menghadiri Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kaltim di Tenggarong, Senin (20/7).
Pelantikan PPDI Kaltim 2025–2030 yang diketuai oleh Rodi E itu dilakukan oleh Ketua PPDI Sarjoko, digelar di Pendopo Odah Etam Kukar.
Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus PPDI Kaltim yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa amanah organisasi yang diemban bukan sekadar jabatan.
Tapi ini merupakan tanggung jawab moral, profesional, dan sosial untuk memperjuangkan aspirasi perangkat desa serta membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah di semua tingkatan.
Ia juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kukar sebagai tuan rumah pelantikan, sehingga momentum ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun pemerintahan desa yang semakin profesional, responsif, dan berpihak ke rakyat.
“Tantangan pemerintahan desa saat ini makin kompleks, mulai dari tuntutan pelayanan publik yang cepat dan transparan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, hingga transformasi digital,” katanya.
Untuk itu PPDI diharapkan mampu menjadi organisasi profesi yang tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga meningkatkan kapasitas, kompetensi, integritas, dan profesionalisme perangkat desa.
Bupati juga menitipkan lima pesan kepada kepengurusan PPDI Kaltim, yakni membangun budaya profesionalisme, menjaga integritas dan netralitas, mempercepat transformasi pelayanan berbasis data dan teknologi, memperkuat kepekaan sosial terhadap masyarakat, serta membangun organisasi yang demokratis dan akuntabel.
Pemkab Kukar, lanjutnya, menempatkan desa sebagai bagian penting dalam mewujudkan visi “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik”. Potensi pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan sosial, pariwisata, hingga ekonomi kreatif yang sebagian besar berada di wilayah desa harus dikelola secara optimal melalui pemerintahan desa yang kuat dan berkualitas.
“Pemkab Kukar akan terus memperkuat kapasitas pemerintahan desa melalui pembinaan, pendampingan, peningkatan kompetensi, serta pengembangan inovasi pelayanan,” ujarnya.
Untuk itu, kepengurusan PPDI Kaltim periode 2025–2030 mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan pelayanan desa yang semakin baik, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
