232 total views, 232 views today
Nusantara, wartaikn.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus membangun kawasan Nusantara melalui sinergi dalam pengembangan superhub ekonomi.
Terkait dengan itu, pada Kamis (15/1/20226), OIKN menggelar Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Mitra IKN di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.
Penyusunan dasar hukum ini merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan kawasan-kawasan strategis sebagai daerah penyangga fungsi IKN.
Kehadiran daerah mitra secara langsung diharapkan menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem ekonomi Nusantara, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
Agenda ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan terdiri dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta berbagai Pemerintah Daerah dari setiap wilayah di Kalimantan Timur. Hal ini merupakan spirit kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menegaskan bahwa peraturan ini dirancang untuk memberikan kejelasan prosedur dan tata kelola kerja sama antarwilayah yang disepakati bersama.
“Mari kita menata konsep ini dengan masukan-masukan komprehensif dan kita akan lihat, dimana posisi IKN, dimana posisi pemerintah daerah. Bagaimana kita bersama-sama berkomitmen untuk membentuk daerah mitra yang bisa menjawab kepentingan kita bersama,” ujar Thomas.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa daerah mitra merupakan unsur dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi.
“Pertama, daerah mitra itu kita menggunakan definisi yang ada di Undang-Undang No. 21 Tahun 2023, yang sebelumnya itu dibatasi di Pulau Kalimantan. Sekarang tidak dibatasi di Pulau Kalimantan, saja. Jadi unsur dari daerah mitra itu yang pertama adalah kawasan tertentu yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi,” ulasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa untuk menjadi daerah mitra memerlukan unsur lanjutan, yaitu bekerja sama dengan Otorita IKN dan ditetapkan langsung melalui Keputusan Kepala (Kepka) Otorita IKN.
OIKN mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan peraturan yang diterbitkan bersifat inklusif dan akuntabel.
Dengan adanya kepastian hukum mengenai Daerah Mitra, diharapkan investasi akan mengalir lebih merata ke wilayah sekitar Nusantara, mendukung terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. (Gal)
