306 total views, 20 views today
Tenggarong, WARTAIKN.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersiap melakukan transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke pemerintahan digital, sebagai upaya percepatan layanan kepada masyarakat.
“Saat ini pemerintah pusat tengah mempersiapkan kerangka baru bernama, pemerintahan digital yang akan menjadi pengganti SPBE mulai tahun 2026,” kata Asisten III Pemkab Kukar Dafip Haryanto saat sosialisasi akhir arsitektur dan peta rencana SPBE serta pedoman manajemen risiko SPBE, manajemen layanan dan manajemen aset TIK SPBE, di Bappeda Lantai 1, Selasa (15/7).
Konsep ini tidak hanya menekankan digitalisasi sistem dan layanan, namun juga menekankan transformasi nilai, budaya kerja, serta kemampuan adaptif birokrasi dalam merespons perubahan.
Untuk itu, ia mengingatkan bahwa dokumen dan pedoman yang disusun saat ini harus memiliki fleksibilitas dan kesinambungan agar tetap relevan saat transisi menuju pemerintahan digital.
Ia melanjutkan, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semua dituntut mentransformasi cara kerja birokrasi agar menjadi lebih terbuka, efisien, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut SPBE telah ditetapkan sebagai strategi nasional transformasi digital pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
“Keberhasilan SPBE yang kelak akan berganti ke pemerintahan digital sangat bergantung pada kolaborasi, disiplin, dan integritas seluruh aparatur pemerintahan,” ujarnya lagi.
Untuk itu ia mengajak seluruh perangkat daerah agar tidak hanya hadir secara formal, tetapi benar-benar memahami, mendalami, dan menjalankan peran dalam menerapkan substansi dari dokumen yang disampaikan hari ini. (Adv).
