147 total views, 147 views today
Samarinda, WARTAIKN.COM – Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Setkab Kukar) menggelar penilaian mandiri yang dikemas dalam pendampingan pengisian kertas kerja Penilaian Mandiri – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Ketua panitia pelaksana Etty Sumarni mengatakan, kegiatan ini digelar diikuti sekitar 40 peserta dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar, antara lain Bappeda, BPKAD, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan.
Kegiatan yang digelar di Aula Maratua Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim, Jalan MT Haryono Samarinda, Senin, 16 Juni ini dibuka oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kukar Heriansyah, berlangsung dua hari sampai Selasa besok.
“Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing,” kata Heriansyah saat membuka giat tersebut, Senin.
Penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah,lanjut ia, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
“Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan di instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal,” katanya.
Penilaian mandiri ini juga untuk mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengatakan, pengendalian Intern pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.
Tujuannya adalah untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Adv).
