910 total views, 2 views today
Samarinda, WARTAIKN.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menilai pemerintah kabupaten setempat serius menerapkan Satu Data Akurat, dibuktikan dengan gelaran Desk Verifikasi Meta Data selama dua hari (9 -10 Oktober) di Hotel Harris, Samarinda.
Nurwahid, kepala BPS Kabupaten Kukar mengatakan, Desk Verifikasi Meta Data yang digelar ini merupakan bentuk keseriusan bersama seluruh OPD di Kukar dalam melahirkan statistik yang berkualitas untuk terwujudnya Satu Data Kabupaten Kukar yang akurat, terpadu, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
Metadata statistik sektoral adalah suatu informasi mengenai kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi.
Kegiatan metadata statistik sektoral ini dimaksudkan untuk meminimalisir duplikasi publikasi data.
“Semoga dengan adanya kegiatan desk verifikasi meta data statistik sektoral ini, bisa memperbaiki kinerja pengelolaan data statistik sektoral di masing-masing OPD, sehingga mampu memberikan data yang mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya
Sementara Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendaliaan Pembangunan Daerah Bappeda Kukar Saiful Bahri mengatakan, pengelolaan data diperlukan untuk memilih dan memilah informasi yang relevan, sebagai dasar penyusunan kebijakan, sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk menggunakan data sebagai dasar menentukan kebijakan dan transformasi digital.
“Satu Data Indonesia hadir untuk memperkuat tata kelola data, terutama data ini bisa dipertukarkan antarinstansi dan sntar lembaga,” kata Saiful.
Satu Data Indonesia memastikan seluruh data yang telah dikumpulkan, bisa digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan pembangunan terkait.
“Untuk itu, data tersebut harus memiliki satu standar data, satu meta data baku, satu kode referensi, serta interoperabilitas. Hal ini untuk interoperabilitas data sangat diperlukan. Jangan sampai data untuk output yang sama ternyata memberikan informasi yang berbeda,” katanya.
Saiful Bahri juga menekankan pentingnya memilah data prioritas yang perlu didahulukan. Banyaknya data yang ada perlu dipisahkan antara data yang mendesak, data tujuan pembangunan berkelanjutan serta data yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.
Ia menjelaskan per desk, yakni Desk 1 terdiri dari Dinas Kominfo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Desk 2 terdiri dari Dinkes, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan.(Gh/ Adv/ Diskominfo Kukar)